Gara-gara Ahok Cuti, Kelar Duit Pajak Masyarakat Dibagi-bagi

Posted on 1,219 views

YUKBABE.COM – Akhir-akhir ini kita diberitakan akan lonjakan anggaran DPRD yang terbilang fantastis. Semua tidak lepas dari PLT Sumarsono yang menaikan berbagai anggaran DPRD dan menyunat bonus atlet DKI Jakarta. Gimana Jakarta 5 tahun ke depan memang tidak bisa lepas dari sosok pemimpin. Jika kepala lurus maka ekor pasti ikutan lurus.

Yang bikin kesalnya, dengan berbagai cara ‘mereka’ memaksa supaya Ahok cuti jika mau maju pilgub. Hasilnya, gara-gara Ahok cuti, kelar duit pajak masyarakat dibagi-bagi.

Anehnya, seorang PLT bisa berlagak layaknya seorang gubernur yang bisa memutuskan besaran anggaran 2017. Jika demikian adanya, Sumarsono itu bukan PLT tetapi ‘gubernur’ hasil bisa ‘mencutikan’ Ahok.

Berikut ini kutipan yang diambil dari kompas.com

Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah telah menerima surat atau permintaan dari Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk memberi masukan soal perombakan PNS DKI.

Dia mengaku belum diminta untuk memberi masukan soal itu. “Mana ada bersurat ke saya begitu loh, mana boleh bersurat ke saya. Orang dia sudah kayak gubernur kok,” ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jumat (23/12/2016).

Ahok pun menyindir Sumarsono dengan menyebutnya memiliki kekuasaan sama seperti seorang gubernur.

Padahal, seharusnya seorang pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan yang sama dengan gubernur.

“Saya kira beliau itu sudah enggak dipanggil plt gubernur, tetapi dipanggil gubernur. Kuasanya enggak beda dengan gubernur kok,” ujar Ahok.

“Saya enggak ngerti secara bahasa, kenapa dikasih kata ‘plt’ kalau kekuasaannya persis gubernur? Gubernur saja sekalian,” kata Ahok.

Gara-gara Ahok Cuti, Kelar Duit Pajak Masyarakat Dibagi-bagi

Sebelumnya, Sumarsono mengatakan bahwa ia masih menunggu masukan dari Ahok dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, terkait perombakan pejabat yang rencananya dilaksanakan pada 3 Januari 2017 mendatang.

Sumarsono mengatakan, komunikasi ini merupakan bagian dari etika administrasi pemerintahan.

Sumarsono meminta saran Ahok-Djarot untuk memberi tahu pejabat mana saja yang pantas dipertahankan, dirotasi, dipromosikan, maupun dijadikan staf.

Adapun perombakan pejabat ini dilakukan usai pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah oleh DPRD DKI Jakarta pada Selasa (13/12/2016) lalu.

Perombakan pejabat ini dilakukan dengan talent pool kemudian tes assesment sehingga nantinya jabatan itu dapat diisi oleh pejabat terbaik.

Penulis    : Jessi Carina
Editor     : Icha Rastika
Sumber : Kompas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *