Gila! 2 Bulan Ahok Cuti, Anggaran Siluman di APBD DKI 2017 Naik 2 Triliun, Gimana Kalau Ahok Nggak Jadi Gubernur Lagi??

Nah, ini baru sekitar 2 bulanan lho Ahok cuti. Bagaimana kalau Ahok tidak bisa lagi jadi Gubernur? Halo halo halo bagi mereka yang benci Ahok secara membabi buta, sudah bisa lihat apa yang sedang terjadi? Tapi sepertinya percuma sih, yang penting kan Gubernurnya santun, tutur bahasa halus. Memang masih ada penjaga terakhir yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri bisa menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi anggaran tersebut. Itu pun kalau mau. Kalau tidak, ya sudahlah. Sebaiknya rakyat Jakarta harus belajar ikhlas dan rela. Entah kenapa saya tiba-tiba teringat Pak Ahok tulis, “Pemahaman nenek loe.”
By
439 views 1

YUKBABE.COM – Apa yang Ahok kuatirkan ketika ia cuti sepertinya tidak berlebihan. Baru cuti 2 bulan saja anggaran DPRD DKI naik 2 Triliun itu setara dengan 2.000 Miliar. Ada apa dan untuk apa? Apakah ini alasan utama supaya Ahok cuti? Apakah ini juga alasan mengapa berbagai cara dilakukan supaya Ahok tidak maju atau kalau bisa didiskualifikasi dari pilkada DKI? Inikah yang membuat seorang ‘bapak’ pidato supaya Ahok harus dipenjara?

Edan, gila, geleng-geleng kepala, tepok jidat, ternganga, prihatin dalam waktu yang bersamaan, hahaha. Senin lalu APBD sudah disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta dengan nilai 70 triliun Rupiah, naik 2 triliun dari angka semula 68 triliun. Sebelumnya Ahok sudah protes karena Plt Gubernur tidak memiliki wewenang untuk mensahkan APBD meski sudah ada peraturan baru yang memperbolehkannya. Ahok juga memperjuangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, tapi sayang tidak ada kabar kelanjutan seolah menguap seiring berjalannya waktu. Bahkan Ahok heran mengapa prosesnya begitu lama, padahal biasanya tidak selama itu. Ada yang tidak beres di sini.

Sekarang kita lanjutkan. Nah, saya jadi makin sadar mengapa Ahok ngotot tidak mau cuti kampanye dengan dalih mengawal APBD. Banyak yang menilai Ahok egois. It’s OK. Sekarang kita bisa paham alasan Ahok. Media merdeka.com memperoleh rincian anggaran APBD DKI 2017 termasuk kegiatan apa saja yang dilakukan sekretariat DPRD DKI beserta jumlah anggarannya.

Ada banyak sih, tapi ada sejumlah anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD. Salah satunya adalah penaataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780. Lima ratus juta lebih untuk renovasi kolam. Saya tidak akan berikan opini atau apa pun, biar pembaca Seword yang beri penilaian di kolom komentar.

Bukan hanya itu saja yang tidak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga termasuk dengan nilai fantastis Rp 4.302.870.680 atau 4,3 miliar Rupiah. Saya juga tidak paham supir untuk apa, tapi yang jelas masuk dalam anggaran. Selain itu ada pula perbaikan rumah ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD senilai Rp 1.443.117.109 atau 1,4 miliar Rupiah. Sudah paham kan, pembaca Seword sekalian? Kalau anggaran tidak diusulkan pemerintah tapi dimasukkan dalam APBD itu namanya titik titik.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang mengaku khawatir dengan pembahasan APBD DKI ini, terlebih anggaran senilai 70 triliun dibahas dalam waktu singkat oleh Plt Gubernur Sumarsono. Kalau ini mah, Ahok juga sudah khawatir duluan, tapi tidak ada yang peduli. Orang-orang lebih peduli dengan penistaan agama yang belum jelas benar salahnya, lebih penting sweeping, lebih peduli dengan atribut keagamaan. Masalah anggaran dan potensi korupsi? Tidak apa-apalah, udah biasa itu.

Saya coba ulek-ulek lagi dan kali ini dapat dari Tribun News yang merinci anggaran lainnya. Anggaran untuk kunjungan kerja (Kunker) 106 anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 45.501.998.000 atau 45,5 miliar. Really fantastically awesome budget. Selain kunjungan kerja, tercantum juga kunjungan kerja untuk komisi di DPRD DKI Jakarta yang anggarannya mencapai Rp 12,5 miliar. Selain itu ada juga pelaksanaan reses anggota DPRD DKI dialokasikan senilai Rp 38,09 miliar. Ada lagi kunjungan kerja ke sister city yakni Beijing (RRC), Hanoi (Vietnam), Berlin (Jerman), Paris (Perancis), Pyongyang (Korea Utara), Rotterdam (Belanda), Seoul (Korea Selatan), Tokyo (Jepang), Bangkok (Thailand) dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 2,07 miliar.

Sekretariat DPRD DKI yang semula versi Ahok senilai Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI disahkan menjadi Rp 143.615.667.751 atau naik 43 miliar Rupiah. Kalau Ahok yang mengawasi, sudah bisa minimal hemat 43 miliar. Sekarang Ahok cuti, mau bagaimana lagi, sekarang nampak jelas ada pemborosan. Kalau dikatakan ada anggaran siluman, rasanya tidak elok (kan harus santun), jadi lebih baik saya katakan ada pemborosan. Bukan jutaan sih, cuma puluhan miliar rupiah. Dan sudah diketahui kalau anggaran yang disahkan dalam APBD DKI naik 2 triliun. Saya tidak tahu apakah 2 triliun itu digunakan benar-benar sesuai kebutuhan atau untuk sesajen buat siluman. Sebastian Salang menambahkan, “Kelonggaran luar biasa ditunjukkan Pelaksana Tugas (Sumarsono). Memberi ruang DPRD memasukan siluman. Kalau dibiarkan pemborosan periode bisa terjadi. Bahaya bagi tata kelola keuangan negara.”

Nah, ini baru sekitar 2 bulanan lho Ahok cuti. Bagaimana kalau Ahok tidak bisa lagi jadi Gubernur? Halo halo halo bagi mereka yang benci Ahok secara membabi buta, sudah bisa lihat apa yang sedang terjadi? Tapi sepertinya percuma sih, yang penting kan Gubernurnya santun, tutur bahasa halus. Memang masih ada penjaga terakhir yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri bisa menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi anggaran tersebut. Itu pun kalau mau. Kalau tidak, ya sudahlah. Sebaiknya rakyat Jakarta harus belajar ikhlas dan rela. Entah kenapa saya tiba-tiba teringat Pak Ahok tulis, “Pemahaman nenek loe.”

Bagaimana pendapat Anda?

Salam Entahlah.

Incoming search terms:

hasil debat dki
Yuk bagikan berita/artikel ini supaya banyak yang baca dan tahu. Silahkan berkomentar dengan santun.

1 Comment

  • Reply Poker012 December 25, 2016 at 11:46 am

    Bisa gawat.. seharusnya si sumarsono gak bole ambil tindakan seperti itu, itu namanya uda GUBERNUR, uda bukan PLT lagi..

  • Leave a Reply